KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1979

TENTANG

POKOK‑POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU

ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK-HAK BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.         bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah yang di timbulkan karena berakhirnya jangka waktu hak‑hak atas tanah asal konversi hak Barat pada selambat‑lambatnya tanggal 24 September 1980, sebagai yang dimaksud dalam Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‑pokok Agraria, dipandang perlu untuk digariskan pokok‑pokok kebijaksanan yang mengarah kepada usaha untuk menunjang kegiatan pembangunan di bidang ekonomi khususnya;

b.         bahwa pokok‑pokok kebijaksanaan tersebut harus dapat menjabarkan perwujudan daripada penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sebagai dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV /MPR/1978 serta Catur Tertib di bidang pertanahan seperti tercantum dalam REPELITA KETIGA;

c.         bahwa karena syarat‑syarat pemberian dan penguasaan hak‑hak atas tanah asal konversi hak Barat sebagai yang dimaksud di atas sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku, maka penyelesaiannya perlu dilakukan dengan pemberian hak baru;

Mengingat:

1.         Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang‑Undang Dasar 1945;

2.         Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978;

3.         Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‑pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4.         Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/1980‑1983/1984;

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA TENTANG POKOK‑POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK‑HAK BARAT.

Pasal 1

 

(1)       Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat‑lanbatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

(2)       Tanah-tanah tersebut ayat (1), ditata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikannya dengan memperhatikan :

            a.         masalah tata guna tanahnya;

            b.         sumber daya alam dan lingkungan hidup;

            c.         keadaan kebun dan penduduknya;

            d.         encana pembangunan di daerah;

            e.         kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/penghuni bangunan.

Pasal 2

Kepada bekas pemegang hak yang menenuhi sarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah‑tanah tersebut diperlukan untuk proyek‑proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum.

Pasal 3

Kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu Panitia Penaksir.

Pasal 4

 

Tanah‑tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh Rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada Rakyat yang mendudukinya.

Pasal 5

Tanah‑tana perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki Rakyat akan diberikan prioritas kepada Rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan‑persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.

Pasal 6

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak Barat yang dimiliki oleh Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Daerah serta Badan‑badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 1.

Pasal 7

 

Masalah‑masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan berdasarkan Keputusan Presiden ini, diselesaikan oleh Menteri Dalan Negeri dengan mendengar Menteri‑Menteri yang bersangkutan.

Pasal 8

 

Keputusan Presidenini mulai berlaku pada tanggal ditetetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd.

 

       SOEHARTO       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s