PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI


PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 33/M-DAG/PER/8/2008

TENTANG

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

 

1. Perusahaan perantara perdagangan properti yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan sebagai perantara jual beli, perantara sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pemberi tugas yang diatur dalam perjanjian tertulis.

 

2. Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan tersebut.

 

3. Perantara perdagangan properti yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang properti yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

 

4. Sertifikat adalah dokumen sebagai tanda bukti pengakuan tertulis atau hasil sertifikasi terhadap klasifikasi dan kualifikasi terhadap perusahaan atau tenaga ahli perantara perdagangan properti yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

 

5. Lembaga sertifikasi adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi perusahaan atau keahlian dari tenaga ahli sesuai dengan bidangnya berdasarkan kewenangan atau pengakuan dari lembaga akreditasi.

 

6. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut SPSIU-P4 adalah formulir permohonan izin yang memuat data-data untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti.

 

7. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut SIU-P4 adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan perantara perdagangan properti.

 

8. Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

 

9. Pemberi tugas adalah pihak-pihak yang memerlukan jasa perusahaan perantara perdagangan properti berupa jual beli, sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti.

 

10. Organisasi perantara perdagangan properti adalah organisasi himpunan perusahaan maupun tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti.

 

11. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut Direktur Binus dan PP adalah Direktur yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang bina usaha dan pendaftaran perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

 

12. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan dalam negeri, Departemen Perdagangan.

 

13.                        Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

 

BAB II

KEGIATAN PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

 

Kegiatan perusahaan meliputi:

a.                                                                                  jasa jual beli;

b.                                                                            jasa sewa-menyewa;

c.                                                             jasa penelitian dan pengkajian properti;

d.                                                                            jasa pemasaran; dan

e.                                                          jasa konsultasi dan penyebaran informasi.

 

 

Pasal 3

 

Jasa jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan menjual dan/atau membeli properti dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan, dengan kegiatan antara lain:

a. melakukan verifikasi terhadap surat dan dokumen legalitas lain terkait dengan obyek yang diperjanjikan dan melakukan pengecekan kebenaran dokumen ke instansi penerbit dan instansi terkait lainnya;

b. melakukan penelitian terhadap calon pembeli dan mengumpulkan data serta dokumen dari para pihak yang bertransaksi;

c.                                melakukan penawaran melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya;

d. memberikan saran kepada pemberi tugas terkait dengan calon pembeli atau penjual, harga, dan kondisi properti;

e.                                              melakukan negosiasi dengan calon pembeli atau penjual;

f.                     menerima tanda jadi atau uang muka dari calon pembeli atas persetujuan pemberi tugas;

g.                  memberikan informasi mengenai kegiatan pemasaran secara teratur kepada pemberi tugas;

h.                                     menyiapkan perjanjian pendahuluan transaksi (ikatan jual beli); dan

i.                                         membantu pencarian sumber pendanaan dari lembaga keuangan.

 

Pasal 4

 

Jasa sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan untuk mencari penyewa atau menyewakan properti dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan, dengan kegiatan antara lain:

a.                           melakukan promosi pemasaran atas properti melalui media cetak dan elektronik;

b.                                                  memberi saran mengenai harga dan kondisi properti;

c.                                          melakukan penilaian terhadap kualitas calon penyewa (klien);

d.          memberi informasi kepada pemberi tugas secara teratur tentang perkembangan kegiatan pemasaran;

e.                          melakukan pendampingan pemilik atau penyewa pada peninjauan lokasi properti;

f.                                                         melakukan negosiasi dengan calon penyewa;

g.                menerima tanda jadi atau uang muka dari calon penyewa atas persetujuan pemberi tugas; dan

h. menyiapkan surat perjanjian tentang sewa menyewa antara calon penyewa dan pemilik properti termasuk mengumpulkan data-data dan dokumen terkait.

 

Pasal 5

 

Jasa penelitian dan pengkajian properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi kegiatan penelitian dan pengkajian mengenai standar mutu properti sesuai dengan perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan, dengan kegiatan antara lain:

a.                                     melakukan analisa atas standar mutu properti yang dipasarkan; dan

b.                                             melakukan studi kelayakan untuk pengembangan properti.

 

Pasal 6

 

Jasa pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi antara lain kegiatan pameran, periklanan, konvensi tentang properti, atau penawaran perdana properti sesuai dengan perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan.

 

Pasal 7

 

Jasa konsultasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi antara lain bantuan konsultasi dan penyebaran informasi, atau pemberian saran tentang properti sesuai perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan.

 

Pasal 8

1. Kegiatan usaha perantara perdagangan properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan nasional.

2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berasal dari luar negeri hanya melalui sistem waralaba sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.                                                                                  Bagian Kedua

4.                                                                              Perjanjian Tertulis

 

Bagian Kedua

Perjanjian tertulis

Pasal 9

 

1.         Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya wajib membuat perjanjian tertulis dengan pemberi tugas.

2.                            Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a.                                                                 lingkup kegiatan yang ditugaskan;

b.                                                                                 obyek properti;

c.                                                                    hak dan kewajiban para pihak;

d.                                                nilai atau persentase dan tata cara pembayaran komisi;

e.                                        masa berlaku perjanjian meliputi masa aktif dan masa pasif; dan

f.                                                                        penyelesaian perselisihan.

 

Bagian Ketiga

Imbal Jasa

Pasal 10

 

a.                      Perusahaan berhak menerima imbal jasa dari pemberi tugas atas jasa yang diberikan.

b. Dalam hal jasa jual beli dan sewa menyewa properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, perusahaan berhak menerima imbal jasa berupa komisi dari pemberi tugas paling sedikit 2% (dua persen) dari nilai transaksi.

c. Atas pemberian komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan masa aktif dan/atau masa pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e.

d.                    Masa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas akhir suatu perjanjian.

e. Masa pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tambahan waktu tertentu setelah berakhirnya masa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 11

 

1.                         Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan perantara perdagangan properti.

2.                                  Menteri melimpahkan wewenang penerbitan SIU-P4 kepada Dirjen PDN.

3.                      Dirjen PDN melimpahkan wewenang penerbitan SIU-P4 kepada Direktur Binus dan PP.

 

BAB IV

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

Pasal 12

 

1.                                      Perusahaan wajib memiliki tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang.

2.                         Kantor cabang perusahaan wajib memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang.

3. Perusahaan yang bekerjasama melalui sistem waralaba wajib memiliki tenaga ahli dengan ketentuan sebagai berikut:

a.                     paling sedikit 2 (dua) orang untuk perusahaan yang merupakan penerima waralaba; atau

b.                 paling sedikit 1 (satu) orang untuk perusahaan yang merupakan penerima waralaba lanjutan.

 

Pasal 13

 

Perusahaan dilarang untuk:

a.       memberikan data atau informasi secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

b. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan;

c.                             melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak jujur; dan/atau

d.                 meminta imbal jasa dari pemberi tugas selain komisi sebagaimana tertulis dalam perjanjian.

 

BAB V

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA

PERDAGANGAN PROPERTI (SIU-P4)

Pasal 14

1.                                                           Setiap perusahaan wajib memiliki SIU-P4.

2. Kewajiban untuk memiliki SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kantor cabang perusahaan.

3. SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perantara perdagangan properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

4. SIU-P4 berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIU-P4.

 

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIU-P4

Pasal 15

 

1. Permohonan untuk memperoleh SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 diajukan kepada Direktur Binus dan PP dengan mengisi SPSIU-P4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab. perusahaan di atas meterai cukup.

3. Pengurusan permohonan SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

4. Pengurusan permohonan SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya administrasi.

 

Pasal 16

 

1. Permohonan untuk memperoleh SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.                        fotokopi akta notaris pendirian perusahaan untuk perusahaan berbentuk PT dan CV;

b. fotokopi akta pendirian koperasi dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang untuk perusahaan berbentuk koperasi;

c.           fotokopi akta pendirian perusahaan untuk perusahaan berbentuk firma dan perorangan (apabila ada);

d.    fotokopi surat pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM untuk perusahaan berbentuk PT;

e.                                   daftar tenaga ahli, paling sedikit 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan:

1.   surat pernyataan sebagai tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti dan tidak bekerja di perusahaan lain yang sejenis, di atas kertas bermeterai cukup;

2.   fotokopi sertifikat profesi;

2.                                                       curriculum vitae atau daftar riwayat hidup; dan

3.                                                              fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

f. fotokopi KTP dan pas foto pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.

2. Dalam hal penyampaian fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menunjukan dokumen asli untuk pemeriksaan keabsahan yang akan dikembalikan kepada pemohon setelah dilakukannya pemeriksaan.

3.                         Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan SIU-P4 yang diterima:

a. dinyatakan telah benar dan lengkap, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIU-P4 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; atau

b. dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur Binus dan PP membuat surat penolakan disertai alasan penolakan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

4.   Perusahaan yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mengajukan kembali permohonan SIU-P4 dengan mengisi SPSIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

 

(1) Permohonan pendaftaran ulang SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.                                                                                   SIU-P4 asli;

b.                                                                  fotokopi neraca perusahaan; dan

c.                                                           fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Binus dan PP menerbitkan SIU-P4 pendaftaran ulang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 18

 

1.  Pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang telah memiliki SIU-P4 yang akan membuka kantor cabang, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada pejabat penerbit SIU-P4 dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di provinsi di tempat kedudukan kantor cabang perusahaan.

2.           Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.                                          fotokopi SIU-P4 yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;

b.                                              fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang perusahaan;

c.     fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, pengurus, atau penanggungjawab kantor cabang perusahan;

d.                                                daftar tenaga ahli pada kantor cabang perusahaan; dan

e.                                                fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.

3. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang perusahaan dan membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel pada halaman depan fotokopi SIU-P4 perusahaan kantor pusat.

4.                                     Fotokopi SIU-P4 kantor pusat yang telah ditandatangani dan telah 10

 

 

dibubuhi cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIU-P4 kantor cabang perusahaan.

 

Pasal 19

 

1. Perusahaan yang telah memiliki SIU-P4, apabila melakukan perubahan data perusahaan yang memuat perubahan nama dan alamat perusahaan, pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan, dan/atau tenaga ahli, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan perubahan, wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktur Binus dan PP dengan melampirkan data pendukung yang berkaitan dengan perubahan dan SIU-P4 asli.

2. Apabila perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan berubahnya SIU-P4, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIU-P4 perubahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 20

 

1. Perusahaan yang SIU-P4-nya hilang atau rusak, harus mengajukan permohonan penggantian SIU-P4 secara tertulis kepada Direktur Binus dan PP dengan mengisi SPSIU-P4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.                                   surat keterangan hilang dari Kepolisian untuk SIU-P4 yang hilang; atau

b.                                                              SIU-P4 asli untuk SIU-P4 yang rusak.

2. Direktur Binus dan PP menerbitkan kembali SIU-P4 pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 21

 

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIU-P4 wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SIU-P4.

 

 

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

 

1. Dirjen PDN melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perantara perdagangan properti.

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan, dan pelatihan.

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.

4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan tahunan kegiatan usaha perusahaan dan hasil peninjauan ke lokasi perusahaan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 23

1. Setiap perusahaan yang telah memiliki SIU-P4 wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan kepada Direktur Binus dan PP setiap 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

3. Apabila diminta oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, perusahaan wajib memberikan laporan, data, dan/atau informasi mengenai pelaksanaan kegiatan perusahaan, selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 24

 

1. Pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usahanya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Binus dan PP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakhiran kegiatan usaha dengan melampirkan dokumen pendukung dan SIU-P4 asli .

2. Direktur Binus dan PP mengeluarkan surat keterangan pengakhiran kegiatan usaha perantara perdagangan properti dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

 

1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13 huruf d, Pasal 14 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) atau ayat (3), atau Pasal 24, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIU-P4.

2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 26

 

1. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIU-P4 dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

2. Pemberhentian sementara SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIU-P4 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

3. Terhadap pemberhentian sementara SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali, apabila perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan ketiga.

 

Pasal 27

 

1. Apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan dan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIU-P4.

2. Pencabutan SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIU-P4 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

 

 

Pasal 28

 

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 13 huruf a, huruf b, atau huruf c, Pasal 14 ayat (1), atau Pasal 21, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

 

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut olehDirjen PDN.

 

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perantara perdagangan properti sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

2. Setelah habis masa berlaku SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

 

MARI ELKA PANGESTU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s