PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI


Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang – undangan yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menggunakan lembaga ADR di bidang pertanahan berdasarkan 2 (dua) alasan, yaitu :

Pertama, di dalam setiap sengketa perdata yang diajukan di muka pengadilan, hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai oleh para pihak (Pasal 130 HIR).

Kedua, secara eksplisit cara penyelesaian masalah berkenaan dengan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah diupayakan melalui jalur musyawarah.

Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, (“Keppres No.53 tahun 1993”) dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1994 yang merupakan peraturan pelaksanaan Keppres No. 55 tahun 1993, mengatur tentang tata cara melakukan musyawarah secara cukup terinci.

Dalam perkembangannya, hal ini dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (“Perpres No. 36 tahun 2005”) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 yang telah dilengkapi dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007. Dengan berlakunya Perpres No. 36 tahun 2005, maka Keppres No. 55 tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui ADR secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (“BPN”). Dalam struktur organisasi BPN dibentuk 1 (satu) kedeputian, yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (“Deputi”). BPN telah pula menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007. Dalam menjalankan tugasnya menangani sengketa pertanahan, BPN melakukan upaya melalui mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif.

Pembentukan Deputi tersebut menyiratkan 2 (dua) hal, yaitu pertama, bahwa penyelesaian berbagai konflik dan sengketa pertanahan itu sudah merupakan hal yang sangat mendesak sehingga diupayakan membentuk kedeputian untuk penanganannya. Kedua, terdapat keyakinan bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan.

Sumber           : Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan.

Penulis            : Prof. Dr. Maria S.W Sumardjono, S.H., MCL., MPA.

Penerbit         : Penerbit Buku Kompas, 2008.MIw9Bh

(mediasi sengketa tanah)

Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara.

Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik.

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternaif Penyelesaian Sengketa.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan.

Tipologi Sengketa

Menurut Coser, seperti dikutip Maria SW. Sumardjono (2008), “Conflicts involve struggles between two or more people over values, or competition for status, power, or scare resources.” Jika konflik tersebut telah nyata (manifest) maka hal tersebut disebut sengketa.

Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat dipilah menjadi lima kelompok, yaitu

a).Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain,

b).Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform,

c).Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan,

d).Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;

e).Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Menurut Rusmadi Murad (1991), sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah secara umum ada beberapa macam, yaitu a).Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak; atau atas tanah yang belum ada haknya.

b). Bantahan terhadap suatu alas hak / bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak,

c).Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang tidak benar,  d). Sengketa lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

Dalam konteks tipologi, BPN membagi sengketa pertanahan dibagi menjadi   sengketa penguasaan dan pemilikan, sengketa prosedur penetapan dan pendaftaran tanah, sengketa batas/letak bidang tanah, sengketa ganti rugi eks tanah partikelir, sengketa tanah ulayat, sengketa tanah obyek landreform, sengketa pengadaan tanah, dan sengketa pelaksanaan putusan.

Mediasi

Mediasi pada intinya adalah “a process of negotiations facilitated by a third person who assist disputens to pursue a mutually agreeable settlement of their conlict.” Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peras serta para pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati.

Aria S. Hutagalung (2005) menegaskan mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk mencapai win-win solution ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik.

Selain itu, faktor kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan, di samping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.

Maria SW.Sumardjono (2005) menyatakan segi positif mediasi sekaligus dapat menjadi segi negatif, dalam arti keberhasilan mediasi semata-mata tergantung pada itikad baik para pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut karena hasil akhir mediasi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan. Supaya kesepakatan dapat dilaksanakan (final and binding) seyogyanya para pihak mencantumkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis yang tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian.

Menurut pengalaman di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada umumnya mediasi lebih sesuai untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut kelangsungan hubungan antara para pihak, keseimbagan kekuatan antara kedua belah pihak, sengketa yang berjangka waktu singkat, atau sengketa yang tidak pasti hasil akhirnya bila dibawa ke pengadilan.

Untuk Indonesia, kasus-kasus yang lebih sesuai untuk diselesaikan melalui mediasi adalah kasus-kasus yang segi hukumnya kurang mengemuka dibandingkan dengan segi kepentingan (interest) para pihak.

Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa melalui ADR secara implisit dimuat dalam Perpres No.10 Tahun 2006 tentang BPN. Selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Kepala BPN No.34/2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya menangani sengketa pertanahan, BPN melakukan upaya antara lain melalui mediasi.

Mengingat bahwa pada masa yang akan datang lebih banyak lagi diperlukan cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka dalam rangka pemikiran ke arah realisasi lembaga mediasi, khususnya dalam sengketa pertanahan, perlu persiapkan beberapa hal yakni penyiapan sumber daya manusianya (mediator), pelatihan jangka waktu serta fasilitatornya, dan adanya suatu badan yang berwenang untuk memberi pelatihan dan sertifikat bagi mediator.

Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan.

 

Iklan

22 responses to “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI

  1. Pak saya ingin tanya
    Nenek saya dan kakek saya sudah meninggal dan ibu angkat saya pun sdh meninggal
    Ayah angkat saya tdk mempunyai anak tpi sertifikat rumah itu atas nama dia pdahal yg membangunkan rumah itu adalah dri orang tua ibu angkat saya sdangkan kluarga saya tdk trima klo rumah itu d kuasai oleh ayah angkt saya
    Krna pda saat pemindaan nama ayah angkt saya ke sertifikatnya tnpa spengetahuan kluarga
    Mohon solusinya

  2. saat ini saya dalam pengurusan masalah sengketa tanah, yang tanah tersebut sudah di kuasai oleh angkasa pura samratulangi manado,bagi rekan2 yang berminat untuk membantu agar bisa telp saya di 081350917611 an.canro…saya butuh rekan yang bisa diajak untuk fight gugat Angkasa pura manado,kalo masalah legalitas dan dokument bukti kepemilikan semua jelas…

  3. salam pak…. saya mau tanya terkait dengan permohonan pendaftaran tanah pertama kali pada Badan Pertanahan Nasional sampai saat ini tidak dapat diproses (terhenti) dengan alasan karena ada pihak lain yang merasa keberatan. padahal tanah saya tersebut sudah diukur oleh petugas ukur BPN dan pada saat diukur tsb tidak ada keberatan dari pihak manapun dan bahkan Gambar Ukur sudah ditanda tangani oleh semua pihak yang berkepentingan (berbatasan). sementara BPN adalah bukanlah lembaga peradilan. sebenarnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 pasal 26 ayat (1) sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada pihak – pihak yang berkepentingan yaitu pada saat diadakan Pengumuman . Nah terhadap permohonan saya dimaksud belum sempat diadakan Pengumuman data fisik dan data yuridis (baru tahap pengukuran) Namun BPN sengaja menghentikan proses permohonan saya dimaksud diatas dengan alasan menunggu sampai pihak yang keberatan tersebut datang dan menunjukkan bukti – bukti kepemilikan.. padahal pihak yang keberatan tersebut sudah diundang oleh BPN dalam rangka Mediasi sudah hampir 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang ini BPN kok masih saja beralasan masih menunggu pihak yang keberatan tersebut barangkali saja dia memiliki bukti – bukti kepemilikan ??? apakah tindakan BPN tersebut dapat dibenarkan ataukah dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum ?? Mohon penjalasan dari bapak, terima kasih.

  4. mohon bantuan hukumnya, singkat cerita, saya mempunyai tanah cukup luas di Gili Gede, pulau di tengah laut dekat dengan pulau Lombok, kepunyaan kakek saya. kata ayah saya sertifikatnya masih berupa daun lontar pada waktu itu. Ayah saya setelah bekerja dan berkeluarga meninggalkan pulau tesebut dan sudah lama sekali tidak kesana lagi. Setelah kakek saya meninggal, ayah saya jarang ke pulau itu, tapi sekali” pernah kesana untuk mengambil hasilnya berupa buah kelapa, alang’ dan kayu bakar. Pada waktu saya kecil saya pernah melihat ayah saya mengurus tanah tersebut sampai menghabiskan biaya yang tidak sedikit, ayah saya tidak punya biaya lagi pada saat itu, karena semua saksi dari pihak ayah saya selalu hadir di persidangan, tetapi saksi-saksi dari pihak mereka tidak pernah ada.karena tanah tersebut sudah bersertifikat milik orang lain, saya ingin mengurusnya kembali, karena waktu tahun 2013 saya ke gili gede, tanah kakek saya di pulau tersebut masih seperti yang dulu , dan ada tertulis tanah sengketa sampai sekarang. Ada yang bisa bantu atau memberikan masukan ke saya bagaimana cara saya menguru tanah di pulau tersebut.Saya hanya punya bukti surat persidangan kelas 1 di pengadilan mataram dan saksi’ org yang masih hidup disana.

  5. Mau tanya, kakak saya pernah mengagunkan sertifikat tanahnya pd seseorang, namun orang tersebut membalik namakan sertifikat tersebut dengan menggunakan dokumen palsu. Dengan sertifikat tersebut dia meminjam uang ke bank dengan jaminan sertifikat yg telah diubah. Setelah itu dia melarikan diri dan sertifikat itu tinggal di Bank sampai dengan saat ini. Ada saran bagaimana cara penyelesaiannya? atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

  6. Saya sangat berterimakasih atas solusi nya ini,mudah-mudahan bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan.

  7. Pak saya mau tanya, saya membeli sebidang tanah dan sudah ada bagunannya dan setelah saya tempati tetangga yg mempunyai tanah berbatasan langsung dengan saya mengklaim bahwa bangunan yg saya beli masuk dalam batas tanahnya sekitar 1 meter. Dan saya menanyakan lgsg kepeda pemilik pertama apa bener memakai tanah tetangga? Pemilik bilang tidak memakai tapi tetangga bersih keras mengakui bahwa tanah tersebut adalah punya dia sampai menyuruh preman ingin memasang patok permanen didalam rumah saya. Bagaimana bagusnya selesaikan masalah ini..ke BPN minta ukur ulang dan mengembalikan patok asli sudah saya lakukan. Terima kasih.

  8. pak saya mau tanya, tentang sengketa tanah, keluarga saya punya girik keluaran tahun 1985 warisan dari kakek, tiba2 skrng ada yg mengaku tanah tersebut milik si B..dengan bukti girik tahun sembilan 1992..dan sekarang keluarga pihak si B melaporkan keluarga saya ke kantor polisi, dengan alasan penyerobotan tanah…mohon solusinya pak

  9. Siang pak,
    Kakek saya mempunyai sebidang tanah pak, asal tanah ini di beli dari mantan atlit yang di berikan hak atas sebidang tanah sebagai hadiah dari pemerintah tahun 1960an. Lalu dijual kepada kakek sy tahun 1967 dengan status surat tanah berupa surat girik dan sppt pbb. Pada tahun 1988 di sengketakan oleh seseorang yg juga mengaku memiliki surat girik dan sppt pbb tanah ini. Sampai sekarang kami masih melunasi kewajiban Pbb dan kami jg menempati tanah ini. Bagaimana kekuatan kepemilikan kami atas tanah ini di mata hukum menurut Bapak…
    Mohon penjelasan
    Sebelumnya terima kasih

  10. Pak saya mau tanya. Saya memiliki tanah ber-sertifikat hak milik sejak tahun 1995. Saat ini diklaim oleh orang lain yang kebetulan salah satu pejabat tinggi di daerah saya.
    Sertifikat hak milik orang tersebut di terbitkan tahun 2004 dan gambar situasi disertifikat sangat berdeda dengan lokasi tanah saya yang diklaim tersebut (dengan acuan arah mata angin).
    Saya sempat mengajukan permintaan tunjuk batas pada BPN dan hasilnya telah keluar dan tidak ada perbedaan dengan gambar situasi di sertifikat saya.
    Anehnya, pada 5 januari 2013 pihak BPN secara sepihak memutuskan hasil tunjuk batas saya pada bulan september 2011 tidak berlaku lagi, dan mengeluarkan surat tunjuk batas yang baru kepada orang yang mengklaim tanah saya pada desember 2012.
    Dari yang saya amati dari hasil tunjuk batas pihak yang mengklaim tanah saya, terlihat sangat berbeda dengan gambar situasi di buku sertifikat 2004 orang tersebut (gambar tunjuk batas orang tersebut sama persis dengan gambar tunjuk batas yang saya pegang).
    Menurut bapak apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan hak saya sebegai pemilik yang sah atas tanah tersebut? Saya sangat membutuhkan jawaban dari bapak yang lebih mengetahui dalam hal ini. Terima kasih…

  11. Mohon tanya pak? Orang tua (sekarang sdh meninggal) yang semasa hidupnya memberikan Hibah beberapa tanah dan bangunanannya kepada 2 orang anaknya dengan diterbitkan Akta hibah yang dibuat Notaris kota setempat. Singkat cerita, salah satu anaknya menguasai seluruh obyek yang telah dihibahkan kepada dua anak tsb. Dengan bukti Seluruh Obyek telah balik nama salah satu anak. Sekarang anak yang satunya menuntut melalui mediasi Kantor BPN setempat. Mohon Saran dari Bapak. Makasih

  12. pak mau tanya, apa bila Tanah kita sudah bersertifikat selama 13 tahu tiba2 ada seseorang yang mengaku memiliki tanah tersebut dan orang itu mengajak pejabat pejabat daerah dan LSM dalam upaya mengambil tanah tersebut.

    • sebelum menjawab pertanyaan anda diatas, sebenarnya banyak lagi yg harus di pertanyakan, namun saya hanya ingin menyarankan beberapa hal berikut ini ….

      1. untuk pengamanan, Lakukan pengecekan sertifikat Asli anda di kantor BPN setempat. sehingga menjadi Pasti bahwa sertifikat yg anda miliki adalah ASLI produk BPN dan tidak ada blokir dari pihak lain.
      2. sebenarnya jika dalam masa 5 tahun setelah terbitnya sertifikat tidak ada pihak yg keberatan atau menggugat ke pengadilan, secara umum berdasarkan UU sertifikat anda sudah aman.
      3. coba di cari tahu riwayat tanah tersebut, bagaimana dulu sewaktu anda membeli, apakah dari pemilik yg menguasai langsung atau dari ahli waris atau bagaimana….
      4. apakah Fisik tanah saat ini anda kuasai atau tidak..?
      5. cari tahu juga apa dasar orang itu mengklaim kepemilikan atas tanah tsb..
      6. LSM dan pejabat daerah tidak bisa membatalkan sertipikat anda dan mengklaim begitu saja sebelum mereka membatalkan Sertipikat kepemilikan anda di pengadilan PTUN.
      7. jika hal itu benar terjadi, sebaiknya anda segera menunjuk Pengacara dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

      demikian jawaban singkat saya, semoga masalahnya tidak berlanjut.

      salam

      • riwayat tanah tersebut adalah jatah dari transmigrasi pada tahun 1985 pak dan sertifikatnya dulu pernah masuk keBank pada waktu pembuatan perkebunan sawit pak. tanahnya sekarang masih saya kuasai.
        makasih atas solusinya pak.

  13. tlong sy d bntu penjelasan pak!
    kakek sy pnya kebun yang sdah dia garap selama 18 thun,yng dulunya kebun itu dia beli dr si B,(si B tdak prnah menggarap tanah ini selama dia mliki sktar 2 thun)sdangkan si B membelinya dr si A,yang mana asal muasal tanah itu adalah hutan belantara yng di rintis oleh si A,yang mana objek tanah ini tdak d lengkapi dokumen pertanahan hingga kini,baik wktu di miliki si A si B ataupun kakek sy,(pada jaman itu blum ada prangkat desa krena daerahx msih brupa hutan belantara blum seramai skarang)sekarang tiba tiba si B mncul si B mncul mngklaim klo itu tanahya setelah kebun itu sdah di tanami sawit dan sdah mulai panen

    • ya tentumya kita harus mencari apa penyebab sengketa tersebut karena jika tanah tersebut memang di permasalahkan kita juga harus mencari provokator dari pada yang mempermasalahkan tersebut nemun tetap dengan menggunankan jalur musyawarah terlebih dahulu ataupun mediasi, karen bila tanah tersebut dipermasalahkan tentunya ad suatu piha yang memang berkepentingan untuk tanah tersebut

    • iya sama2
      contohnya ya semisal suatu orang yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki kedudukan tinggi dan kemudian ingin menggunakan tanah sebagaian perusahaaan yang terlantar atau dipakai warga untuk kepentingan bisnisnya sendiri tanpa melibatkan kepentingan suatu perusahaanya . tanpa sepengatuhuan perusahaan oleh karena jabatanya ia lolos dari pada pengawasan para rekannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s